logo mahkamah agung website ramah difable


NO GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 III/d 01 April 2018 374/DJU/SK/KP.04.1/4/2018 01 April 2018
2 III/c 01 Apr. 2014 265/DJU/SK/KP 04.1/V/2014 01 Mei 2014
3 III/b 01 Apr. 2010 421.DJU.SK/Kp.04.1/IV/2010 01 April 2010
4 III/a 01 Apr. 2006 UP.IV/0013/CPNS/SEK/SK/2006 01 Maret 2006
NO JABATAN SATKER TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kuningan Pengadilan Negeri Kuningan 04 Jan. 2016 1887/DJU/SK/KP.04.5/10/2015 01 Oktober 2015
2 Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mempawah Pengadilan Negeri Mempawah 01 Mei. 2012 2/DJU/SK/KP 04.5/II/2012 01 Februari 2012
3 Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Buntok 29 Jul. 2009 69/DJU/SK/CH/VI/2009 01 Juni 2009
4 Panitera Pengganti pada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor 21 Feb. 2008 W11-U2/35/KP.04.12/KPN/SK/II/2008 01 Februari 2008
5 Juru Sita Pengganti pada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor 07 Nov. 2007 W11-U2.KP.04.12.01/KPN/SK/2007 01 November 2007
6 Staf pada Pengadilan Negeri Bogor Pengadilan Negeri Bogor 01 Apr. 2007 UP.IV/1576/SEK/SK/2007 01 Maret 2007
7 Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor Pengadilan Negeri Bogor 01 Apr. 2006 UP.IV/0013/CPNS/SEK/SK/2006 01 Juni 2006
8 Staf pada Pengadilan Negeri Bogor Pengadilan Negeri Bogor 01 Apr. 2006 UP.IV/0013/CPNS/SEK/SK/2006 01 Maret 2006
NO TINGKAT NAMA JURUSAN TAHUN LULUS
1 PASCASARJANA UNIVERSITAS PAKUAN ILMU HUKUM 2011
2 STRATA I UNIVERSITAS PAKUAN HUKUM 2001
3 SLTA PGRI I BOGOR 1994
4 SLTP YPC CISARUA 1991
5 SD SD NEGERI JOGJOGAN I 1988
NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1 Sistem Manajemen Mutu Kuningan 2020
2 Pentingnya Pengaturan Contemt Of Court dalam Rangka Penguatan Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim KEPPH) Kuningan 2020
3 Implementasi Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim Perspektif Hukum Acara Perdata PONTIANAK 2015
4 Hukum Persaingan Usaha Hakim se-Provinsi Kalimantan Barat PONTIANAK 2014
5 Panel Diskusi dalam Rangka HUT IKAHI Ke-58 PALANGKARAYA 2011
6 Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia JAKARTA 2011